Proyek Pengadaan Bus Transjakarta Dilaporkan ke KPK
jpnn.com - JAKARTA -- Forum Warga Kota (Fakta) melaporkan proyek pengadaan 656 bus Transjakarta tahun anggaran 2013 bus Transjakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (24/2). Proyek yang dikerjakan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu diduga berbau korupsi.
"Kami mencatat setidaknya ada empat masalah serius di bus Transjakarta. Pertama, bus Transjakarta yang didatangkan seperti terlihat bekas dan banyak karat," kata Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan di KPK, Senin (24/2).
Azas mengkritisi tidak adanya berita acara serah terima barang dari penjual kepada pemerintah provinsi. Kemudian, lanjut dia, pemenang cenderung mengarah ke satu pabrikan dan spesifikasi tabung BBG yang tidak sesuai rekomendasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Ia melihat indikasi permainan antara PT San Abadi selaku Agen Pemenang Merek (APM) bus Ankai di Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Dishub DKI. Dishub DKI saat itu sendiri masih dikepalai oleh Udar Pristono.
Karenanya, Azas menambahkan, pihaknya menyerahkan kepada KPK guna mengusut sampai tuntas laporan ini. "Sebab kasus ini diduga merugikan negara sampai Rp 3,8 miliar," tandasnya.
Inspektorat DKI Jakarta tidak hanya menemukan indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan bus gandeng dan BKTB. Inspektorat juga menemukan kejanggalan di antaranya pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan speedometer tidak jalan. Padahal penggunaanya belum seminggu. (gil/jpnn)
JAKARTA -- Forum Warga Kota (Fakta) melaporkan proyek pengadaan 656 bus Transjakarta tahun anggaran 2013 bus Transjakarta ke Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 3.667 Personel Satpol PP Siap Amankan Perayaan Natal di 674 Gereja di Jakarta
- Universitas Pertahanan dan CellTech Stemcell Kerja Sama Riset terkait Terapi Sel Punca
- Bea Cukai Musnahkan BMN Hasil Penindakan Senilai Rp 4,04 Miliar, Ini Perinciannya
- Perkuat Kolaborasi ZIS di ASEAN, ICONZ ke-8 Hasilkan 5 Resolusi Strategis
- Parlemen Indonesia-Mesir Sepakat Dukung Kemerdekaan Palestina
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli