Proyek Ruang Kerja Ketua DPRD DKI Dinilai Tidak Transparan

Kedua pihak yang berkompeten dalam pembangunan gedung dimaksud mengaku tidak tahu dengan bentuk konsep pembangunan ini. "Mereka berkilah baru tahu, karena baru menjabat," ujar Hidayat, Jumat (8/6).

Lantaran tidak puas dengan keterangan dari sekeretaris dewan dan dinas terkait, Hidayat mempertanyakan hal serupa kepada pelaksana pembangunan gedung. Jawaban yang didapati yakni rancangan awal mengikuti konsep Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi siapa yang bertanggungjawab dengan pembangunan ini. Semuanya seperti mencuci tangan saja. Ini ada kemungkinan terjadi praktik korupsi," ungkap dia.

Karena itu, Fraksi PAN KB mendesak semua pihak agar tidak bungkam terhadap persoalan itu. Sebab gedung baru dan ruangan kerja mewah ketua dimaksud dibangun dengan menggunakan dana APBD DKI sebesar Rp 450 miliar. Tak hanya itu, diluar anggaran tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk melengkapi berbagai kebutuhan fasilitas penunjang.