Proyek Satelit Kemenhan Bikin Negara Rugi Rp 800 Miliar, Jokowi Bereaksi Keras

jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Presiden Joko Widodo memberi perintah tegas untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran proyek satelit Kemenhan.
Kasus tersebut, menurut Mahfud MD, telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 800 miliar.
"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Mahfud MD saat konferensi pers yang ditayangkan di akun Youtube Kemenko Polhukam.
Mahfud menjelaskan pemerintah sudah mengadakan rapat beberapa kali untuk membahas masalah tersebut.
Proyek satelit itu terjadi pada 2015 saat Kemenhan dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu.
Proyek berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur.
Mantan Menhan era Presiden Gus Dur itu menjelaskan pada tanggal 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.
Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Presiden Jokowi memberi perintah tegas untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran proyek satelit Kemenhan.
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya
- Siap Bergabung, Bara JP Nilai Partai Super Tbk ala Jokowi Punya Potensi Besar
- Survei LPI, Boni Hargens: Jokowi Tepat Jadi 'Penasihat Agung' Presiden Prabowo
- PSI Perorangan Kendaraan Politik Anyar Jokowi? Pakar Bilang Begini
- Sebut Partai Perorangan Sudah Diadopsi, Jokowi Ingin Membesarkan PSI?