Proyek Tol Masih Banyak Kendala
Terutama Urusan Pembebasan Tanah
"Daya dukung lingkungan hidup tak bisa ditawar, tak bisa diajak kompromi. Kaidah-kaidah lingkungan hidup tak boleh dilangkahi. Karena kalau dilangkahi, masyarakat juga yang dirugikan, paling tidak baru dirasakan 20 tahun mendatang," tegas Witoelar.
Penjelasan mantan Sekjen DPP Golkar itu diperkuat anggota Komisi V DPR Abdul Hakim. Dia memberi contoh, perpindahan kebun sawah sawit dan karet dalam skala besar akan mengubah daya dukung lingkungan.
Sementara, anggota Komisi V DPR Putra Jaya Husen (F-PAN) meminta Mendagri agar mengeluarkan surat peringatan kepada kepala daerah agar tidak sembarangan mengubah NJOP.
Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowan (F-PPP) menyebutkan data, progres pembangunan jalan tol di sejumlah daerah sangat lamban, bahkan mayoritas belum dimulai pembangunannya. Untuk tol di trans Jawa, paling tinggi progresnya baru mencapai 10 persen. Begitu pun untuk rencana tol di sejumlah ruas di Jakarta dan sekitarnya. "Untuk Medan-Kuala Namu, malah belum ada apa-apa," ujar Muqowam. (sam/jpnn)
JAKARTA - Sebanyak empat menteri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto Kamis siang (19/6) membeberkan kendala pembebasan tanah untuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pererat Hubungan Antar-Negara, Perpustakaan Soekarno Garden Bakal Dibangun di Uzbekistan
- Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang, Keluarga Korban Lapor ke Polda Jateng
- Begini Nasib Aipda R, Polisi yang Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang
- Kalah di Quick Count, Ridwan Kamil Masih Tunggu Hasil dari KPU
- Siswa SMK Tewas Ditembak Polisi, Menteri HAM Bereaksi Begini
- Keluarga Siswa SMK yang Tewas Ditembak Polisi Mengadu ke Polda Jateng