Proyek Tol Terhambat Pembebasan Lahan, Pengamat: Negara tak Boleh Kalah

Dia berharap pemerintah bisa turut membantu dengan menurunkan aparatur negara. Terutama ketika pemilik lahan tak bergerak dan memberikan kepastian.

“Kalau ada pengawalan dari aparat, mungkin bisa lebih cepat prosesnya. Kemudian didukung pemilik lahan juga mau berpikir dewasa karena ini untuk kepentingan bersama. Kalau sudah begitu, saya yakin tidak ada lagi masalah dalam pembangunan ini,” katanya.

Hal yang terpenting lainnya, yakni koordinasi antarlembaga terkait pembangunan tol. Sebab dalam proses pembebasan dan pembangunan tol, tentunya ada pembentukan satgas.

Misalnya perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, pejabat pembuat komitmen(PPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi dan kabupaten/kota.

“Karena ini kewajiban bersama, jadi tidak akan terlalu berat apabila mampu mengawalnya beramai-ramai. Kadang koordinasi antarlembaga yang menimbulkan hambatan. Makanya mereka harus saling konsentrasi. Saya optimis deadline akan tercapai, tol rampung akhir tahun depan,” tuturnya.

Menurutnya, keberadaan tol nantinya mampu memberikan pengaruh besar untuk warga Kaltim. Mengingat hadirnya jalan alternatif yang membuat transportasi antar dua kota besar di Benua Etam menjadi lebih mudah.

“Kalau kondisi jalan sekarang hanya ada satu-satunya, bayangkan kalau ada pohon tumbang dan sebagainya bisa menyebabkan macet tidak karuan. Jadi jalan hambatan ini mendesak untuk memecah konsentrasi pengguna jalan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi (LPJK) Heru Cahyono menyebutkan, pihaknya terus mendukung terkait beragam proyek infrastruktur.