JPNN.com 
PSI Desak DPR Revisi UU Devisa
Senin, 23 April 2018 – 20:50 WIB
Ilustrasi rupiah dan dolar. Foto: JPNN
Namun, kebebasan devisa itu tidak boleh juga terlalu mutlak. Pada tahap dan wilayah tertentu, peran negara sangat penting dalam melakukan pengawasan.
Sebab bila kebebasan devisa itu sudah membahayakan perekonomian dan menghambat investasi di dalam negeri serta menimbulkan krisis, kebebasan devisa itu perlu diatur. (dil/jpnn)
Partasi Solidaritas Indonesia (PSI) berpandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengkaji untuk merevisi undang-undang tentang lalu lintas devisa
Redaktur & Reporter : Adil
BERITA TERKAIT
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Ungkap Tanggalnya
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024
- PSI: Publikasi OCCRP soal Jokowi Adalah Suara Barisan Sakit Hati
