PSI Dinilai Mendobrak Tradisi Kartel Politik di DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Kebijakan Publik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta gagal menangkap semangat zaman yang menuntut transparansi lebih besar.

"Mereka menyangka bahwa tradisi kartel politik akan selamanya bisa dipertahankan. Mereka gagal mengantisipasi secara baik akan munculnya kekuatan politik baru yang menjadi wakil semangat transparansi itu. Akhirnya yang terjadi adalah reaksi yang tidak patut, seperti WO dari sidang ketika kelompok politik yang berseberangan dengan mereka akan berbicara," kata dia di Jakarta.

Kemudian, dia menambahkan, anggota DPRD DKI Jakarta juga tidak menunjukkan sikap dewasa sebagai figur politisi lama. Mereka tidak mau mendengarkan suara lain di luar kebiasaan dan tradisi.

"Ini memprihatinkan. Mestinya, jika tidak setuju, mereka bisa debat habis-habisan pandangan PSI, bukan malah walk out ketika PSI bicara," ujarnya.

Saidiman mengungkapkan, PSI layak mendapatkan apresiasi dari masyrakat lantaran berani menyuarakan penolakan terhadap kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT).

"Semangat ini perlu ditularkan ke daerah-daerah lain. Tidak kebayang selama ini bagaimana para anggota dewan memperkaya diri secara 'legal' dengan menentukan pendapatannya sendiri melalui pelbagai skema kebijakan. Tanpa kontrol seperti yang dilakukan PSI, ketidakpatutan itu akan terus terjadi di banyak daerah," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12), sejumlah fraksi melakukan aksi walkout ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walkout diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta. (dil/jpnn)