PSI Kritik Kenaikan Tarif Air Bersih, Akademisi Beri Penjelasan Begini
Walau begitu, Fernando menekankan agar perseroan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satunya tingkat kebocoran air harus ditekan serta penyambungan pipa harus secara masif dilakukan agar target 100 persen air perpipaan bisa dicapai pada 2030 mendatang.
"Kenaikan (tarif) seharusnya memang diimbangi dengan kualitas pelayanan, ini kan yang dibutuhkan masyarakat jangan sampai nanti tarif naik tapi kualitas sama saja terus ketersediaan air terbatas," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine sempat menyuarakan bahwa Fraksi PSI meminta PAM Jaya menunda kenaikan tarif air yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 yang mengatur tarif air minum.
"Kami dari Fraksi PSI sebelumnya sudah meminta penundaan kenaikan tarif air PAM Jaya. Kepgub 730 Tahun 2024 mengatur tentang tarif air minum,” ucap Francine.
“Sedangkan warga Jakarta kebanyakan baru mendapatkan air bersih, itupun belum tentu bersih karena banyak keluhan airnya kotor, bau, debit kecil, nyala hanya di hari atau jam tertentu, hingga mati," lanjutnya.
Menurut Francine, belum ada urgensi kenaikan tarif air PAM Jaya di 2025 karena sejak 2017 PAM Jaya selalu untung.
Bahkan di 2023, BUMD tersebut mendapatkan untung Rp 1,2 triliun, dan 2024 membagikan dividen Rp 62 miliar ke Pemprov DKI Jakarta selaku 100 persen pemegang saham PAM Jaya.
Akademisi Universitas 17 Agustus Fernando Emas meminta Anggota DPRD DKI Jakarta untuk bijaksana dalam menangkap aspirasi.
- Legislator DKI Mengapresiasi Gerak Cepat PAM Jaya Bantu Korban Kebakaran Kemayoran
- PAM JAYA Pastikan Turut Berkontribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis
- Akademisi Kritik Pola Komunikasi Pemerintah Soal Pagar Laut, Muncul Kesan Tidak Tegas
- UAC Mojokerto Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Akademisi dalam ICORCS 2025
- Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Turun Tangan Soal Kebakaran Glodok
- Tingkatkan Pelayanan, PAM Jaya Berikan Tandon Air Gratis untuk Warga