PSI Mendukung Penanggulangan Kebakaran Hutan Menyeluruh

jpnn.com, JAKARTA -  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah Gubernur Alex Noerdin telah bekerja dengan maksimal.

“Kami meminta penanganan yang sebaik-baiknya dari pihak yang terkait, termasuk Polri, TNI, untuk memadamkan api yang mulai muncul, dan menindak tegas pihak yang menyebabkannya,” ujar M. Rizky Hidayatullah, calon legislatif (caleg) PSI dari Sumatera Selatan, Rabu (22/8).

Asian Games, sambungnya, adalah "taruhan" penting yang tidak akan hanya mengangkat nama Indonesia di kancah Asia dan dunia, tetapi juga akan mengundang devisa baik dari belanja pelancong asing yang berkunjung maupun dari masuknya investasi akibat semakin baiknya kesan terbadap Indonesia.

Untuk itu, segala cara dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, utamanya di kota-kota Jakarta dan Palembang tempat Asian Games dihelat.

Menyambut pernyataan rekan dari Sumatera Selatan, Defi Warman, Paizal Kadni, dan Itha Saleem caleg PSI dari Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat, di mana kebakaran hutan dan lahan sempat marak baru-baru ini, menegaskan bahwa mencegah dan memadamkan kebakaran hutan adalah menyelamatkan masyarakat Indonesia dari kematian dini. Bukan hanya untuk mencegah malu Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games.

“Luas lahan hutan yang berubah fungsi menjadi bukan hutan terbesar terjadi sebelum 2015. Perubahan fungsi terbesar, sekitar 1,6 juta hektar, diberikan izin saat Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan pada perioda kepresidenan yang lalu. Bandingkan dengan hanya sekitar 200 ribu yang diberikan kepada rakyat di perioda kepresidenan saat ini,” ujar Agus Sari, seorang pegiat lingkungan hidup dan pendukung PSI menambahkan.

Mengenai dukungan PSI atas pencegahan dan penanggulangan kebakaran istimewanya selama perhelatan Asian Games 2018, Agus menyatakan bahwa hal itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, hak, dan keadilan, dan tidak boleh secara represif. (dil/jpnn)