PSI Minta Pemprov DKI Bekerja Untuk Rakyat, Bukan ke Panitia Balapan Mobil

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyikapi informasi tentang pembayaran commitment fee Formula E tahun 2021 sebesar Rp 200 miliar.

Menurut Anggara, berdasarkan informasi dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E tahun 2021 sebesar Rp 200 miliar dari total tagihan Rp 396 miliar.

Menyikapi hal tersebut, Anggara menegaskan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai Pemprov tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat.

“Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan 2021. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil,” kata Anggara Wicitra dalam keterangan persnya, Rabu (22/4).

Apalagi, kata Anggara, dampak negatif covid-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main. Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020 akan defisit sekitar Rp 40 triliun.

“Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya Pemprov malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp 149.500 per paket, duit commitment fee Rp 200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga,” ujar Anggara.

Anggara mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, ketimbang memenuhi komitmen bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta.

“Saya menilai komitmen Pemprov DKI terhadap bansos tidak sekuat komitmennya terhadap balap Formula E. Ini terlihat dari nilai bansos yang terus turun. Awalnya, Pak Gubernur berjanji tiap keluarga miskin akan dapat Rp 1 juta per bulan. Tidak berapa lama, angkanya turun jadi Rp 600 ribu per bulan. Belakangan, realisasinya cuma Rp 299 ribu per bulan. Saya ingatkan, Pemprov DKI bekerja untuk warga Jakarta, bukan ke panitia balapan mobil,” ucap Anggara.