PSI Minta Pemprov DKI Bekerja Untuk Rakyat, Bukan ke Panitia Balapan Mobil

Anggara menduga nilai bansos yang terus berkurang ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target. Sejauh ini, realisasinya baru Rp 11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.

“Saat anggaran pemerintah terbatas, seharusnya uang yang sedikit itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos,” tutur Anggara.

Anggara memperkirakan pihak Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi.

“Kontrak itu bukan kitab suci. Kontrak bisa diubah dan dibicarakan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi covid-19. Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E. Bahkan menurut saya seharusnya Pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan. Di masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil,” tutup Anggara.(fri/jpnn)