PSI: Pemda Mempersulit Korban Gempa Sulteng Dapat Bantuan

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara PSI Rizal Calvary Marimbo mengkritik kinerja Pemda Sulawesi Tengah dalam menangani korban gempa di Palu dan Donggala. Dia setuju dengan pernyataan Wapres Jusuf Kalla bahwa bantuan berjalan lambat karena pemerintahan setempat lumpuh.

“Pernyataan Wapres tersebut benar adanya. Tak lama setelah gempa saya sudah di Palu. Ini daerah macam tidak punya gubernur dan wali kota. Rakyat berjuang sendiri untuk bisa makan,” ujar Rizal dalam keterangannya, Rabu (10/10).

Rizal mengatakan, tak hanya birokrasi yang terkesan pasif dan lumpuh. Lebih dari itu, pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran.

Hal ini diketahuinya dari pengalaman pribadi menyalurkan bantuan makanan dan 500 kantong mayat, seribu masker dan ribuan pasang sarung tangan.

“Bantuan banyak datang dari luar kota, tapi hanya berhenti di tempat-tempat tertentu seperti di kantor-kantor Pemda dan Kodim. Akibatnya, rakyat yang sudah tiga hari tidak makan terpaksa melakukan penjarahan. Kok rakyat yang kelaparan disuruh datang jauh-jauh ke kantor-kantor Pemda,” ucap Rizal.

Rizal mengatakan, semestinya Gubernur Longki Djanggola segera memerintah struktur dibawahnya segera mendistribusikan bantuan ke kelurahan-kelurahan, RT, RW, dan rumah warga.

Namun, lanjut dia, yang terjadi di lapangan justru semua ditumpuk hanya dibeberapa tempat kantor pemerintah daerah dan Kodim.

“Hari Rabu (03/10), Bapak Presiden Jokowi datang dan beliau marah-marah dulu baru bantuan didistribusikan. Kalau tidak ada Pak Jokowi, saya tidak paham akan banyak warga Palu-Donggala mati kelaparan,” ucap Rizal.

Lebih parahnya lagi, lanjut Rizal, warga Palu diwajibkan memperlihatkan Kartu-Keluarga (KK) dan KTP saat antri mengambil bantuan oleh pegawai Pemda.