PSI Serukan Reformasi Anggaran Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara PSI, Dara Nasution menilai, pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 01, Kiai Haji Ma’ruf Amin, mengenai pentingnya instrumen pemerintah untuk memantau ketepatan sasaran dana transfer daerah bidang pendidikan adalah permasalahan fundamental.

“Ini bukan sekadar pertanyaan teknis seperti yang dituduhkan banyak pihak. Permasalahan pemantauan anggaran pendidikan masih merupakan PR besar kita,” tutur Dara.

Dara menyatakan, selama ini publik seringkali menganggap 20 persen anggaran pendidikan seluruhnya dialokasikan untuk pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

Padahal, ketiga kementerian utama tersebut hanya menerima 31 persen atau 128,9 triliun dari total anggaran pendidikan tahun 2017 sebanyak 416,6 triliun dan sebanyak 33.7 persen atau 149,7 triliun dari 444,1 triliun dari total anggaran pendidikan tahun 2018.

Sementara itu, lanjut Dara, di tahun 2017, dana pendidikan yang di transfer ke daerah mencapai 268,4 Triliun atau 64,5 persen dari total anggaran pendidikan. Dana tersebut meningkat di tahun 2018 sebesar 279,5 Triliun atau sekitar 63 persen dari total anggaran pendidikan.

“Sayangnya, dana tersebut keluar belum berbasis data kebutuhan, juga belum adanya sistem instrumen yang dapat memantau dan memberikan gambaran terhadap peningkatan capaian pendidikan di daerah,” kata Dara dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/3).

Dara juga menyayangkan jawaban cawapres 02 Sandiaga Uno yang tidak menyentuh titik persoalan. “Ketika ditanya soal instrumen ini, Pak Sandi tidak memberikan jawaban yang konkret, malah cenderung berputar-putar pada soal pendidikan berkualitas. Padahal, salah satu cara memastikan pendidikan Indonesia berkualitas adalah dengan memastikan anggaran tepat sasaran,” tutur Dara.

Dara menegaskan, saat ini dibutuhkan reformasi anggaran pendidikan. Selain instrumen pemantauan, juga perlu adanya sistem evaluasi perencanaan dan pelaksanaan yang dapat memberikan sanksi apabila dana transfer daerah anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.