PSI Tolak Impor 1 Juta Ton Beras, Seluruh Kader Diperintahkan Bergerak
![PSI Tolak Impor 1 Juta Ton Beras, Seluruh Kader Diperintahkan Bergerak](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/08/27/juru-bicara-psi-kokok-dirgantoro-foto-dok-psi-78.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan untuk mengimpor 1 juta ton beras. Impor beras seharusnya harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.
“PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April-Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober-November. Sampai Juni, stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,” kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro, Kamis (18/3).
Pada kenyataannya, rencana impor beras ini langsung menekan harga gabah. Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani beberapa wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram, merosot cukup dalam dari Rp 4.800 per kg pada September 2020.
"PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah," kata Kokok.
Dalam informasi yang dikumpulkan PSI, jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia relatif seimbang dengan kecenderungan kurang. Demi ketahanan pangan, harus ada cadangan. Itulah tugas dan peran utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyediakan.
“Ini yang menimbulkan potensi kecurigaan. Produksi kurang untuk mencukupi konsumsi. Tapi Bulog melaporkan kelebihan stok hingga ratusan ribu ton. Dan tetap pula mau impor. Ini ada apa sebenarnya?" Tegasnya.
Lebih jauh, PSI menegaskan, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras. Semua kebijakan harus didasari data tersebut.
“Selain data, perlu juga dicek terutama impor saat ini. Apa dasarnya, importirnya siapa, beli di harga berapa. Jangan ada kesan hanya dijawab diplomatis, sementara banyak kecurigaan terjadi perburuan rente. Lebih baik transparan daripada di ujung nanti terbelit dugaan korupsi. Kalau perlu minta KPK buat mendampingi,” lanjut Kokok.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan untuk mengimpor 1 juta ton beras
- Francine PSI Pertanyakan KPK Beri Rekomendasi Kenaikan Tarif Air Minum PAM Jaya
- PSI Kritik Kenaikan Tarif Air Bersih, Akademisi Beri Penjelasan Begini
- Prabowo Berkomitmen Akhir 2025 Indonesia tak Lagi Impor Beras hingga Jagung
- Terima Kunjungan Murid SD Mentari, Francine Widjojo Contohkan Traktir Kucing Jalanan
- PSI: Publikasi OCCRP soal Jokowi Adalah Suara Barisan Sakit Hati
- Kabar Gembira untuk Petani, Prabowo Naikkan Harga Gabah dan Jagung