PSI Tuntut Transparansi Pemilihan Wagub DKI Jakarta

PSI Tuntut Transparansi Pemilihan Wagub DKI Jakarta
Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. ILUSTRASI. Foto: Pixabay.com

jpnn.com, JAKARTA - PSI Jakarta mengkritisi proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD saat ini. Koalisi Gerindra-PKS sudah mengajukan dua nama calon yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Wakil Ketua DPW sekaligus Juru Bicara PSI Jakarta Rian Ernest menilai proses pemilihan tersebut sangat tidak transparan dan bersifat tertutup.

“Undang-Undang mengatur bahwa pemilihan Wagub melalui voting di DPRD terhadap dua calon yang diusulkan. Hanya saja, kami harus pastikan kualitas demokrasi terjaga. Akan lebih adil bagi warga Jakarta untuk tidak disodorkan kucing dalam karung. Jangan sampai pemilihan Wagub ini tidak transparan, seolah-olah hanya keputusan segelintir elite partai saja,” kata Rian dalam keterangan pesnya, Selasa (2/7).

BACA JUGA: Respons Mendagri Terkait Sosok Pengganti Sandiaga Uno Sebagai Wagub DKI

Seperti diketahui, proses pemilihan gubernur-wakil gubernur pada tahun 2017 lalu berjalan melalui proses demokrasi yang panjang dan adu gagasan. Sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri dari posisi Wagub, Anies Baswedan terpaksa bekerja sendiri memimpin roda pemerintahan. Posisi Wagub adalah sangat strategis terhadap terlaksananya pemerintahan yang efektif di ibu kota.

“Kami usulkan agar ada paparan publik atau bahkan debat publik untuk melihat kualitas dari calon-calon Wagub yang diajukan koalisi Gerindra-PKS. Kalau mereka enggan mengadakan uji publik secara terbuka, biar PSI saja yang menyelenggarakan. PSI siap meminjamkan ruang kantor untuk acara debat publik lengkap dengan moderator dan panelis,” kata Rian.

Dia berharap dalam forum tersebut para kandidat Wagub dapat memaparkan bagaimana mereka berencana membantu Anies Baswedan menuntaskan janji-janji kampanyenya. PSI ingin memastikan pelibatan publik dalam menentukan pemimpinnya. PSI membayangkan agar Gubernur bisa ikut hadir dan melihat penampilan para kandidat Wagub tersebut.

“Sebenarnya, masa jabatan DPRD ini kan sudah kurang dari dua bulan. Kami ragu ada cukup waktu pemilihan Wagub ini bisa berjalan secara terbuka, partisipatif, dan sepantasnya. Kita ini mau memilih pemimpin Ibukota loh. DPRD tinggal dua bulan menjabat, apa bisa dengan kritis dan seksama mempelajari latar belakang calon Wagub dan memutuskan?,” tanya Rian.

Wakil Ketua DPW sekaligus Juru Bicara PSI Jakarta Rian Ernest menilai proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sangat tidak transparan dan bersifat tertutup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News