Psikolog Forensik Sarankan Polisi Brutal Dipecat

jpnn.com - JAKARTA - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel memandang fenomena kekerasan Polri versus TNI, Brimob versus Sabhara belakangan ini secara psikologi dinilai aneh karena belum ada literatur ilmiahnya.
Menurutnya kalau kekerasan di lingkungan TNI masih bisa dianggap wajar karena tugas mereka memang untuk tempur. Namun tidak untuk penyerangan oleh 30 anggota satuan Brigade Mobil (Brimob) Srondol, Jawa Tengah ke markas satuan Sabhara Polda Jawa Tengah di Mijen, Semarang, Rabu (24/7).
"Tak ada literatur ilmiah tentang fenomena aneh ini," kata Reza melalui pesan singkatnya kepada jpnn.com, Kamis (25/7) malam.
Pakar psikologi forensik pertama yang dimiliki Indonesia ini tidak menampik bahwa kondisi ini juga disebabkan tidak maksimalnya peran tes psikologi dalam proses penerimaan bintara Polri.
"Perlu dipertegas bahwa proses seleksi personel polisi harus bisa menyaring sehingga hanya mereka dengan potensi kekerasan minimal yang bisa menjadi polisi," tegasnya.
Menurutnya, penyerangan oknum Brimob ke markas Sabhara bentuk nyata bibit kebrutalan. Nah, sebelum bibit itu berkembang biak hingga membahayakan masyarakat. "Pecat saja mereka yang terlibat dalam Brimob vs Sabhara tersebut. Kompolnas harus selidiki, adakah kejanggalan sehingga mereka bisa diterima sebagai bintara?" Pungkasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel memandang fenomena kekerasan Polri versus TNI, Brimob versus Sabhara belakangan ini secara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 6 Taman di Jakarta Siap Dioperasikan Selama 24 Jam, Berikut Lokasinya
- Iwakum Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan oleh Ajudan Panglima TNI
- KPK Periksa Edwar Darwis terkait Kasus Korupsi Rujab DPR
- Ke Magelang, Prabowo Akan Pimpin Parade Senja di Retret Kepala Daerah
- Kementan Bersama NCA dan UGM Menggelar Konsultasi Bekerja di Pertanian Jepang
- Kepala BKN: PNS & PPPK Aset Negara, Harus Dilindungi, Ditingkatkan Kesejahteraannya