PSK Curhat dengan DPRD, Minta Lokalisasi Jangan Ditutup

jpnn.com - KOTA JAMBI – Pemerintah Kota Jambi saat ini sedang menggodog Ranperda Pemberantasan Prostitusi dan Tindakan Asusila (PPTA). Namun, dari sejumlah penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka Pembahasan Ranperda dimaksud, terlihat mulai ada penolakan.

Saat Lokalisasi Payo Sigadung, RT 05 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, dikunjungi Pansus Raperda PPTA kemarin misalnya, malah menjadi ajang curhat para pekerja seks komresil (PSK).

Ratusan PSK kemarin berkumpul di ruang pertemuan Pucuk berdiskusi dengan para anggota Pansus Ranperda yang juga didampingi oleh pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Jambi.

Dalam pertemuan itu, salah seorang warga Pucuk berinisial Y mengatakan mereka tidak mau jika tempat tersebut ditutup. Karena semua warga Pucuk tidak punya pekerjaan lain. Jika Pucuk ditutup, mereka tidak bisa makan. Dan sebagian mereka adalah pendatang.

"Pak, janganlah ditutup tempat ini. Kami cari makan di sini, kalau yang di luar enak bisa kerja di salon, panti pijat. Kami, kalau orang dak datang kami dak makan," keluhnya.

Y sendiri mengaku merupakan warga asli Jambi. Namun, sebagian besar rekannya berasal dari daerah lain. Ketika ditanyakan mengenai pembinaan yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Jambi, Y seolah tak percaya.

"Anggaplah kami dikasih pembinaan, kami dak ada pemasukan. Tak ada uang, buat apa?" protesnya ketika diwawancara usai pertemuan.

Tapi tak semua PSK yang menolak untuk pemberantasan prostitusi tersebut. Salah satu PSK lainnya mengatakan dirinya sudah paham tentang Perda yang sudah hampir rampung pembahasannya itu. Dia mengatakan, setuju dengan pembinaan yang akan dilakukan pemerintah, asalkan mereka diberikan waktu dan tidak langsung menutup Lokalisasi.