PSU Buton Tanpa Kampanye Calon

"Saat ini KPU tengah melakukan penyusunan pembentukan pokja, sedangkan untuk PPK dan PPS belum sampai ditahapannya. Namun demikian berbicara tentang perekrutan PPK dan PPS sesuai dengan tahapan yang disusun akan dilakukan verifikasi administrasi, sehingga ada kemungkinan PPS dan PPK yang sudah tidak aktif akan dilihat kembali oleh KPU Buton,"

tambahnya.

Kata pengganti La Biru ini, untuk pelaksanaan teknis PSU utuh gawaian penuh KPU Buton dengan tetap mengacu terhadap perintah MK dalam perkara 91/92. Untuk tidak menimbulkan pertanyaan terkait penyebab KPU telah menetapkan jadwal sebelum ada putusan resmi dari MK, La Rusuli menjelaskan bahwa di MK merupakan sidang meminta klarifikasi terhadap pihak terkait guna mempertanyakan kendala sehingga PSU Buton belum terselenggara.

Makanya dalam sidang tersebut dihadirkan ketua KPU Sultra, Gubernur, Pj Bupati, KPU Buton, Bawaslu, Mendagri, dan Ketua DPRD Boton. Namun pada prinsipnya terkait pelaksanaan teknis itu dikembalikan kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki domain menangani hal itu. "Itulah sebabnya setelah ditandatangani NPHD beberapa pekan lalu maka sorenya kami langsung melakukan sidang pleno penetapan tahapan," ujarnya.