PT IBU Minta Maaf, Bagaimana dengan Ombudsman dan Indef?

Tentang hal ini, berbagai tuduhan pedas yang dilontarkan para pengamat, politisi, akademisi dan pihak yang mengatasnamakan petani bahwa Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dan Tim Satgas Pangan Mabes Polri telah melakukan tindakan yang salah sehingga menimbulkan kegaduhan terbantahkan. Bahkan dengan pengakuan resmi di atas, terbukti mereka ini gagal paham dan sok tahu soal perberasan yang sebenarnya. Pun dapat dikatakan bahwa mereka selama ini ternyata antek-antek intelektual para kapitalis beras.

Jika ditelisik dari berbagai pemberitaan, pihak-pihak yang lantang menyalahkan dan menyudutkan bahkan menghujat langkah berani pemerintah terutama Mentan Amran membongkar kasus kecurangan bisnis beras PT. IBU yakni pertama, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu yang menyebutkan bahwa pemerintah salah memahami masalah beras PT IBU. "Saya takut ada kriminalisasi dan tekanan kepada petani di daerah karena dianggap merugikan negara," kata Said Didu.

Kedua, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, yang menuduh kehadiran Mentan di gudang beras PT. IBU bertujuan hanya untuk mencari sensasi atau mencari muka kepada Presiden Jokowi dan mencari popularitas semata.

Ketiga, ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo, menyebutkan bahwa kisruh beras PT IBU membuat pemerintahan Jokowi JK menjadi terlihat anti-petani dan anti-perusahaan pertanian. Karena itu, Dradjat berharap agar menegur keras Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam perkara perberasan.

Keempat, Ombudsman melalui anggota komisioner Ahmad Alamsyah Saragih pada waktu lalu menduga adanya maladministrasi pada kasus beras di PT Indo Beras Unggul (IBU).

Kelima, Ketua Asosiasi Produsen Padi Nasional (APPN), Cuncun Wijaya dengan tegas mengatakan terkait kasus beras PT. IBU, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian tidak berpihak kepada petani.

Keenam, pada bulan Juli lalu dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, berita dipelintir bahwa Kementan dibilang minta maaf atas kasus PT. IBU. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengkritik keras pemerintah langsung dihadapan menteri agar rakyat jangan dibuat bingung dengan tindakan pemerintah yang menciptakan banyak kegaduhan.

Akan hal ini, kini secara terang benderang terungkap siapa yang keliru soal perberasan. Terungkap juga siapa yang berhubungan mesra dengan para mafia beras bahkan siapa yang sebenarnya menyengsarakan atau menindas petani. Tapi sudahlah, hal ini tidak penting untuk dibahas lagi. Pasalnya, jika pihak di atas benar-benar menjunjung tinggi merah putih, terungkapnya permohonan maaf pihak PT. IBU, tentunya menjadi cambuk agar mereka menyadari kekeliruan dan kesalahannya memahami perberasan dan berada di lingkaran mafia beras. Sehingga, mereka pun mau minta maaf seperti yang dilakukan PT. IBU.