PT Pos Indonesia Tetap Gunakan Tarif Lama

“Kenaikan BBM bagi kita selaku masyarakat maupun instansi pemerintah seperti buah Simalakama. Kalau bagi PT Pos Indonesia, barangkali 30 persen dari biaya itu ada di biaya BBM. Karena banyak kegiatan kami dalam hal pengiriman itu yang harus secara fisik, misalnya surat dan paket sehingga biaya transportasi pesawat, speedboat, sewa truk dan sebagainya, tinggi. Dengan kenaikan BBM, biaya lainnya juga akan membengkak. Tapi pos sebagai BUMN tidak bisa serta merta menaikkan seenaknya, kami beda dengan yang lainnya. Kalau kami harus rapat dulu dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI,” terangnya.

Berbeda dengan perusahaan industri pengiriman barang swasta seperti JNE. Kepada Radar Tarakan, Supervisor Junior JNE Tarakan, Rudi Haryono mengatakan bahwa biaya ongkos pengiriman barang yang diterapkan perusahaannya mengalami kenaikan. Namun, kenaikan biaya barang tersebut tidak begitu besar. “Kenaikan biaya ongkos pengiriman kami hanya naik Ro 1.000 saja. Kenaikan itu untuk seluruh daerah tujuan pengiriman se Indonesia,” kata Rudi.

Lebih lanjut Rudi mengatakan bahwa kenaikan tersebut bukan sepenuhnya dikarenakan naiknya harga BBM. Naiknya biaya pengiriman yang mana contohnya untuk paket reguler dari Tarakan ke Jakarta adalah dari Rp 32.000 menjadi Rp 33.000 tersebut adalah bersifat tahunan.

Ketika ditanya tentang dampak kenaikan BBM yang berimbas pada sektor distribusi dan transportasi pengiriman barang, Rudi mengaku bahwa untuk Kota Tarakan, tidak terlalu memberikan efek yang cukup tinggi. Meski hanya naik Rp 1.000, Rudi mengklaim jumlah konsumen JNE tidak mengalami perubahan. “Mungkin untuk masyarakat Tarakan, naik Rp 1.00 itu tidak terlalu besar. Akan tetapi kita tetap harus ada penyesuaian dengan pusat dan daerah lainnya. Yang jelas, sampai saat ini, tidak ada keluhan dari konsumen kami,” ulasnya.