PT Pos Kelola Bisnis KTP Pemda

Asisten Manager Pengelolaan Penjualan Pos Indonesia Area VII Jawa Timur Agus Aribowo menambahkan, pertumbuhan dari layanan tersebut cukup baik. "Dari pantauan saya terakhir di bulan Agustus. Sudah ada 8.000 penduduk yang menggunakan jasa kami," jelasnya.

Dampak lainnya, tentu saja meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ponorogo misalnya, infrastruktur yang masih rendah membuat administrasi rumit dan tak sama. Jadi, penduduk yang mengurus KTP kadang bisa habis Rp 50 ribu. Sedangkan, biaya jasa pengelolaan PT Pos rata Rp 20 ribu. Setengah biaya pengurusan, setengahnya biaya jasa kurir. "Win-win solution (solusi sama-sama menang). Kinerja pemerintah membaik, kami juga mendapat pemasukan meskipun tak banyak," ujar Agus.

Syamsul berharap, pemda-pemda yang lain bisa menyusul dalam kerjasama tersebut. Menurutnya, layanan tersebut bisa dilakukan baik di kota kecil maupun besar. "Kami sedang dalam penjajakan dengan pemda lain seperti Sidoarjo dan Gresik," tambahnya. (bil)