PTN Wajib Prioritaskan Terima Mahasiswa Pintar yang Miskin

Politisi Partai Golongan Karya, itu menegaskan bahwa jika PTN tidak melaksanakan hal tersebut maka ada sanksinya. "Dikenakan sanksi administratif," tegasnya.

Ia juga mengatakan, UU ini menjamin agar masyarakat dapat melaksanakan pendidikan di PT. Baik itu bagi masyarakat yang mampu atau tidak mampu.

Draf RUU PT yang disahkan terdiri dari 12 bab dan 100 pasal dengan pokok pengaturan substansi penting, seperti ketentuan umum, dasar, asas, fungsi, dan tujuan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi, kerja sama internasional, penjaminan mutu, tata kelola, kemahasiswaan, pengembangan, pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi asing, dan peran serta masyarakat.

Pada masa sidang sebelumnya, RUU PT ditunda pengesahannya atas permintaan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada masa sidang ini baru RUU PT itu disahkan menjadi UU. (boy/jpnn)