PTPN I Berkomitmen Menjaga Kelestarian Alam Wilayah Agrowisata Gunung Mas

jpnn.com, BOGOR - Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN I Regional 2, Dinnar mengungkapkan optimalisasi lahan yang dilakukan oleh PTPN I tanpa mengubah fungsi utama lahan dan melalui proses resmi oleh Pemerintah Daerah.

Optimalisasi lahan Kebun Teh PTPN, tepatnya di Kawasan Unit Agrowisata Gunung Mas, Kabupaten Bogor, merujuk pada upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan lahan yang sudah ada tanpa mengubah fungsi utamanya.

Optimalisasi lahan ini dilakukan melalui proses yang melibatkan studi kelayakan menyeluruh.

Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa perubahan penggunaan lahan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain terdapat juga fenomena alih fungsi lahan secara ilegal yang terjadi di beberapa wilayah Regional 2, termasuk okupasi oleh oknum-oknum tertentu dengan membuat bangunan dan villa liar serta mengubah fungsi lahan menjadi tanaman sayuran.

“Optimalisasi lahan PTPN I dilakukan tanpa mengubah fungsi utama lahan dan melalui proses resmi oleh Pemda. Sedangkan, aktivitas ilegal yang terjadi di PTPN I Regional 2 ini dilakukan tanpa izin dan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial. Sampai dengan saat ini, PTPN I Regional 2 bersama Pemerintah Daerah, terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui koordinasi dan penegakan hukum, meskipun kompleksitas masalah okupasi memerlukan penanganan yang sistematis dan melibatkan banyak pihak,” ungkap Dinnar.

Dalam setiap perubahan penggunaan lahan, PTPN I Regional 2 senantiasa selalu mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak lingkungan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain penanaman kembali vegetasi di area-area tertentu untuk menjaga keseimbangan ekosistem seperti yang sebelumnya seringkali dilakukan di Kawasan Agrowisata Gunung Mas, pengelolaan daerah resapan air guna memastikan air hujan dapat terserap dengan baik dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.