PTTUN Medan Kabulkan Gugatan JR Saragih, Begini Sikap KPU

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menentukan sikap terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang mengabulkan gugatan pasangan calon bupati-wakil bupati Simalungun JR Saragih-Amran Sinaga yang sebelumnya dicoret oleh KPU setempat.

Pasalnya, salinan putusan baru diperoleh Rabu (23/12) petang. Karena itu masih perlu dipelajari untuk menentukan langkah selanjutnya. 

"Kami baru mendapat naskah putusan, sedang kami pelajari, belum kami putuskan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada JPNN.

Saat ditanya kapan KPU akan menggelar rapat pleno untuk membahas putusan PTTUN tersebut, Hadar mengatakan dalam waktu dekat. Namun dipastikan tidak dalam dua hari ke depan. Mengingat libur nasional menyambut perayaan Natal.

"Tidak (menggelar rapat pleno pada Kamis dan Jumat,red). Karena kami break dua hari mendatang," ujar Hadar.

Meski belum menentukan sikap, dapat disimpulkan ada dua kemungkinan pilihan sikap yang nantinya diambil penyelenggara pemilu. Yang pertama, menerima putusan PTTUN untuk kemudian merumuskan langkah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Simalungun yang sebelumnya tertunda, dengan mengikutkan JR Saragih sebagai peserta pilkada. Namun untuk calon wakil terpaksa diganti mengingat status hukum Amran Sinaga telah berkekuatan hukum tetap. 

Langkah lainnya, KPU dapat saja mengambil sikap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Langkah ini dimungkinkan seperti yang sebelumnya diambil terkait putusan PTTUN Makassar yang juga memenangkan gugatan pasangan calon Wali Kota Manado Jimmy Rimba Rogi-Bobby Daud, maupun putusan lainnya untuk pilkada Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra pernah mengatakan, pada Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur, pihak yang berhak mengajukan kasasi ke MA adalah peserta pilkada, bukan penyelenggara pemilu.