PTUN Putuskan Audit BPKP Cacat Hukum

Kuasa Hukum Indar, Jufrry Maykel, meyakinkan, putusan tersebut sebagai bukti kuat hasil audit BPKP tidak bisa dijadikan dasar dakwaan pada pemeriksaan pidana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Karena itu, Hakim Tipikor harus menolak dakwaan dan membebaskan Indar dari jerat hukum.

"BPKP terbukti melanggar banyak aturan undang-undang maupun peraturan pemerintah, BPKP terbukti menggunakan metode penghitungan yang keliru, jadi tidak ada korupsi di sini," tegas Jufrry.

Indar mendaftarkan gugatan di PTUN  pada 26 Desember 2012 lalu. Indar menemukan kejanggalan hasil audit BPKP tersebut dan berpendapat bahwa semestinya kerugian negara dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan BPKP.

Sementara itu, anggota BRTI Nonot Harsono menyambut senang atas keputusan Pengadilan TUN tersebut.  "Ini berita baik bagi industry telekomunikasi," kata Nonot Harsono di tempat yang sama.