Puan Bicara Kemajuan Pemberdayaan Perempuan RI di Forum Parlemen Asia-Pasifik

“Sebagai anggota parlemen, kita perlu menekankan bahwa kekuatan perempuan adalah tanggung jawab kita. Perempuan harus menjadi 'agen perubahan' di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya,” kata Puan.

Puan menegaskan diperlukan peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik, termasuk di pemerintahan dan parlemen.

Sebab, perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

“Keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kita juga tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik,” kata Puan.

Meski begitu, mantan Menko PMK ini menyoroti adanya berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural.

Puan menyebut hingga saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender.

“Di Indonesia, kami telah membuat kemajuan besar dalam kesetaraan gender di beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Puan lalu menyinggung soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang mendesak 30 persen kursi untuk perempuan di DPR RI.