Puan dkk Ramai-ramai Mengkritik Jokowi, PDIP Tak Mau Disalahkan Soal Penanganan Covid-19?
"Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone," kata Effendi saat dihubungi JPNN.com, Minggu (1/8).
Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.
"Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada," ujarnya.
Kritik juga terlontar dari Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu yang terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.
Mantan aktivis 98 itu juga mengkritik Luhut Panjaitan selaku koordinator PPKM Darurat dan PPKM Level Level 4 yang menyatakan Covid-19 terkendali.
"Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat," tutur Masinton kepada media ini, Rabu (4/8).
Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.
"Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci," kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).
Pengamat politik Adi Prayitno menduga pemerintah pusat tidak melibatkan partai koalisi termasuk PDIP dalam pengambilan kebijakan penanganan Covid-19, simak selengkapnya.
- Sedih Lihat Hubungan Mega-Jokowi, Effendi Simbolon Ajak Keduanya Berdamai
- Daftar 27 Kader yang Dipecat PDIP, Ada Jokowi hingga Effendi Simbolon
- Pram-Doel Dapat 50,07 Persen Suara, Puan Yakin Pilkada Jakarta Satu Putaran
- Ketua DPR Harap Calon Pimpinan KPK Tak Mempolitisasi Kasus
- Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP Gegara Membangkang & Temui Jokowi Saat Pilkada 2024
- PDIP Pecat Effendi Simbolon