Puan: DPR Sedang Perjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Sebab, kedekatan ibu dan anak sangatlah penting.
“Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan ibu dan anak. Yang mana nantinya, ibu melahirkan itu cutinya itu Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan Maharani saat pembukaan Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Bung Karno 2022 di Gedung Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022).
Puan mengatakan teknis pembuatan RUU itu akan dikomunikasikan lebih lanjut. Yang jelas, hal itu akan dibahas antara DPR dan Pemerintah.
Menurut Puan, pihaknya memperjuangkan RUU itu karena melihat pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan.
“Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tetapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” urai perempuan lulusan Universitas Indonesia itu.
Dengan RUU itu, Puan mengatakan pihaknya juga menyasar peran ayah dalam mengurus serta membesarkan anak lebih diberikan. Para ibu juga akan bisa bekerja sembari mengurus anaknya.
“Jadi, kita dukung ya itu semua,” kata Puan.
Sementara Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang hadir di acara itu, menyatakan Pemerintah berterima kasih kepada PDIP yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak. Khususnya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Puan Maharani menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Sebab, kedekatan ibu dan anak sangatlah penting.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online