Puan: Harus Jujur, Jangan Kondisi COVID-19 Sudah Bahaya Baru Koordinasi
jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk transparan menyajikan data terkait COVID-19.
Dia menilai penyajian data yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan.
"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya agar tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi serta antisipasi. Jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/7).
Puan mengatakan hal itu usai meninjau rumah sakit darurat dan vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Puan menilai koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19.
Dia tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus COVID-19.
Puan mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
"Susun APBD yang prorakyat, prokesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Hilangkan hal yang tidak prioritas dan harus mengantisipasi ketidakpastian pada 2022," ucapnya.
Puan mengingatkan pemerintah untuk jujur, jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya baru berkoordinasi.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia