Puan: Harus Jujur, Jangan Kondisi COVID-19 Sudah Bahaya Baru Koordinasi
jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk transparan menyajikan data terkait COVID-19.
Dia menilai penyajian data yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan.
"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya agar tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi serta antisipasi. Jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/7).
Puan mengatakan hal itu usai meninjau rumah sakit darurat dan vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Puan menilai koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19.
Dia tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus COVID-19.
Puan mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
"Susun APBD yang prorakyat, prokesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Hilangkan hal yang tidak prioritas dan harus mengantisipasi ketidakpastian pada 2022," ucapnya.
Puan mengingatkan pemerintah untuk jujur, jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya baru berkoordinasi.
- Puji Roadmap Telkom Indonesia di Raker Komisi VI, Legislator PKS: Paling Lengkap & Bagus
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Rapat Bareng Baleg, DMFI Usul DPR Bisa Bahas RUU Pelarangan Perdagangan Daging Kucing
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Ingin Judi Online Dipangkas Habis, Sahroni Minta PPATK Jemput Bola