Puan Ingatkan Penggunaan Anggaran Pemilu Harus Efektif & Efisien, Rifki: Siap Mengawal
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan dirinya sependapat bahwa anggaran yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai Rp 76,6 triliun harus digunakan secara efektiif dan efisien.
Hal itu disampaikan Rifqi merujuk pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani seusai memimpin audiensi antara DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (6/6/2022).
Puan mengingatkan agar penggunaan anggaran Pemilu nanti dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan.
Oleh sebab itu, Rifqi menyatakan siap untuk mengawal penggunaan dari total keseluruhan anggaran yang ditetapkan tersebut. Pasalnya, ada beberapa mata anggaran yang kemudian dapat dilakukan efisiensi, terutama pada anggaran yang bersifat nonelektoral.
“Memang ada beberapa anggaran yang bersifat nonelektoral misalnya penyiapan kendaraan, infrastruktur kantor yang sebenarnya ada di dalam anggaran KPU Rp 76,6 triliun itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya Covid-19 masih berlangsung,” kata Rifqi kepada awak media di Jakarta, Sabtu (11/6).
Sehingga, dia meminta kepada KPU sebagai pelaksana untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait efisiensi tersebut dapat dilakukan secara optimal.
“Kami sedang meminta KPU berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain agar dapat di handel kementerian lembaga lainnya, misalnya pengadaan APD untuk Covid-19 ya bisa diserahkan pada Kemenkes saja, sedangkan infrastruktur biar dijalankan oleh KemenPUPR. Sehingga pengelolaan anggarannya tidak full dikelola KPU," ucap politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dia menyebut hal itu bisa memangkas anggaran yang telah ditentukan. “Diperkirakan lebih dari Rp 20 triliun akan terpangkas," ujar legislator dari Kalimantan Selatan tersebut.
Puan mengingatkan agar penggunaan anggaran Pemilu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya.
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital