Puan Ingatkan Tren Kasus Covid-19 Naik, Komisi IX DPR Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan seluruh stakeholder memberi perhatian lebih terhadap penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Hal itu menyikapi kasus Covid-19 yang mengalami tren kenaikan menyusul munculnya subvarian Omicron baru, khususnya BA.4 dan BA.5.
“Untuk mengantisipasi peningkatan kasus terhadap anak-anak, protokol kesehatan harus makin dioptimalkan,” kata Puan.
Menyikapi imbauan Puan tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo ikut mengingatkan agar pemerintah terus mewaspadai mengenai adanya tren kenaikan kasus Covid-19.
Tujuannya, menurut Rahmad mengantisipasi terkendalinya penanganan kasus Covid-19, terutama dalam proses belajar mengajar secara tatap muka di lingkungan sekolah.
“Apa yang disampaikan Mbak Puan tepat dan saya setuju untuk menyikapi terkait ditemukannya subvarian BA.2.75 itu. Saya kira kita harus waspada,” kata Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/7).
Rahmad mengatakan seiring dengan permintaan Mbak Puan, maka perlu makin meningkatkan kembali protokol kesehatan (Prokes).
“Prokes di sekolah harus kita ingatkan lagi. Pemerintah dan semua pihak, terutama dinas-dinas Pendidikan perlu memberi perhatian," kata dia.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo merespons peringatan dari Mbak Puan tentang adanya tren kenaikan kasus Covid-19. Simak penjelasannya.
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- DPR RI dan Media Berkolaborasi Dorong UMKM di Jawa Barat, Begini Respons Desi Ratnasari
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- Prabowo Kembali jadi Ketum Gerindra, Puan PDIP Bilang Begini, Silakan Disimak
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar