Puan: Insyaallah, Bisa Dipastikan Bukan Pertemuan Terakhir, Ya, Mas Bowo
![Puan: Insyaallah, Bisa Dipastikan Bukan Pertemuan Terakhir, Ya, Mas Bowo](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/09/04/ketua-umum-gerindra-prabowo-subianto-kanan-dengan-ketua-dp-nt4c.jpg)
jpnn.com - BOGOR - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan melanjutkan komunikasi politik terkait Pilpres 2024 setelah mereka menggelar persamuhan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9).
"Saya kira konklusi yang paling jelas adalah kami bertekad melanjutkan komunikasi politik," kata Prabowo Subianto.
Hanya saja, Prabowo menyadari komunikasi lanjutan itu tidak bisa dilakukan setiap pekan.
Sembari bercanda, Prabowo yang juga menjabat menteri pertahanan itu menyebut komunikasi lanjutan tidak selalu harus dengan bertemu di Hambalang lalu menunggangi kuda.
"Tidak setiap pekan naik kuda. Beliau, kan, ketua DPR, saya menhan, bisa diketok kepala saya," ujar Prabowo lalu tersenyum.
Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu mengatakan komunikasi lanjutannya nanti bisa saja didegelasikan kepada eliter Partai Gerindra dan PDIP, dalam rangka menyambut Pilpres 2024.
"Seperti itu konklusinya," tegas Prabowo Subianto.
Sementara itu, Puan yang bertandang ke kediaman Prabowo di Hambalang menyatakan bahwa pertemuan dan komunikasi hari ini bukan menjadi yang terakhir "Insyaallah bisa dipastikan bukan pertemuan terakhir, ya, Mas Bowo, ya," ujar Puan.
Puan dan Prabowo memastikan pertemuan di Hambalang bukanlah pertemuan yang terakhir. Keduanya akan melanjutkan komunikasi politik menyambut Pilpres 2024.
- Hasto Minta Pemeriksaannya Besok di KPK Ditunda
- Prabowo Kembali jadi Ketum Gerindra, Puan PDIP Bilang Begini, Silakan Disimak
- Prabowo Bakal Keluarkan Keppres Pemulihan Pelanggaran HAM Berat
- Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo, Yayasan Kemala Bhayangkari Bikin Kolam Ikan di Panti Asuhan Bantul
- Menantu Jokowi Jadi Kader Gerindra, Baru Menerima KTA Saat Perayaan HUT ke-17
- Hasto Kristiyanto Akan Penuhi Panggilan KPK jika Tak Ada Kepentingan Mendesak