Puan Janjikan Kejutan di Rakernas PDIP

JAKARTA--Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilu presiden 2014 akan dibahas dalam forum rapat kerja nasional (rakernas) akhir pekan ini. Meski belum memastikan, partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu menyatakan bahwa bakal ada yang menggemparkan dalam forum yang diikuti DPD dan DPC PDIP seluruh Indonesia tersebut.
 
"Akan ada kejutan-kejutan (dalam rakernas). Tunggu saja," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kompleks parlemen kemarin (2/9). Namun, dia masih menutup rapat informasi mengenai kejutan yang dimaksud.
 
Puan hanya mengungkapkan, agenda utama dalam rakernas adalah konsolidasi serta persiapan Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Rakernas juga akan menyikapi berbagai dinamika dan perkembangan politik terkini. "Ini rakernas terakhir sebelum pemilu dan pilpres. Nanti ada masukan dari 33 DPD," terang ketua Fraksi PDIP di DPR itu.

Pengurus DPD, lanjut Puan, bisa saja memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dengan pencapresan. Termasuk, usul untuk mencalonkan Joko Widodo (Jokowi).

Namun, sesuai dengan rakernas 2011, siapa yang akan diusung sebagai capres PDIP akan ditentukan ketua umum. "Teman-teman dari 33 DPD tentu punya pemikiran dan pandangan. Namun, keputusan ada pada Ibu Mega," tegas Puan.

Dia meminta kader ikut bekerja keras agar PDIP bisa mendapat banyak suara dalam pemilu legislatif, sehingga memenuhi ambang batas untuk mengajukan calon presiden sendiri.

Di tempat terpisah, pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menuturkan, jika PDIP memang hendak mengusung Jokowi sebagai calon RI-1, seharusnya deklarasi bisa dilakukan sedini mungkin. Namun, dia menduga PDIP belum berani membuat deklarasi capres karena masih menanti pemilu legislatif. "Ini sangat konvensional dan menurut saya tidak tepat," ujarnya dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen.

Menurut dia, ada satu hubungan timbal balik antara penentuan capres-cawapres dan keterpilihan parpol dalam pemilu legislatif. Nah, jika dalam rakernas 6-8 September nanti tidak ada pernyataan tentang Jokowi sebagai capres karena kekhawatiran gubernur DKI Jakarta itu menjadi "sasaran tembak" rival, Ikrar menganggap hal tersebut sebagai pandangan politik yang sangat naif.

"Mengapa? Tidak disebutnya Jokowi sebagai capres PDIP saja selama ini sudah menjadi sasaran tembak, baik oleh masyarakat maupun orang-orang yang tidak menyukai dia. Jadi, lebih baik dinyatakan pada rakernas daripada menunda," terangnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam pilpres, rakyat Indonesia harus mengetahui calonnya setidaknya setahun sebelumnya. Tujuannya, track record calon tersebut bisa dikenali. Jika PDIP menunda deklarasi capres dan menunggu hingga pileg, hal itu dinilai terlambat dan akan mengurangi perolehan suara PDIP dalam pileg. Deklarasi bisa dilakukan selambatnya Oktober-Desember tahun ini. "Kalau sebelum pileg dideklarasikan, perolehan suara PDIP diperkirakan bisa beranjak 20-26 persen," kata Ikrar.