Puan Maharani Dinilai Memiliki Perhatian Tinggi Terhadap Masalah Kesejahteraan Sosial
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani disebut memiliki perhatian tinggi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di tanah air.
Hal itu terlihat dari kebijakan Puan Maharani yang juga pernah menjabat sebagai Menko Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan saat ini menjadi pucuk pimpinan di lembaga DPR RI.
Puan dinilai berperan penting di balik suksesnya DPR RI mengesahkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Selain itu, Puan juga mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang-Undang.
“Dari awal saya sangat beruntung dengan adanya Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI karena sebelumnya eks Menko PMK itu sangat paham dan sangat konsen dengan masalah kesejahteraan sosial dari mulai hulu hingga hilir,” kata anggota DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina, Minggu (31/7/2022).
Selain perhatian, Selly menilai Puan memberikan dukungan penuh terhadap masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) untuk membahas RUU yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial.
Misalnya, UU TPKS yang menjadi ranah Komisi VIII dan RUU KIA yang menjadi tugasnya Komisi IX.
“Bukan hanya perhatian tetapi dukungan beliau dengan memberikan kepercayaan kepada masing-masing komisi termasuk masing-masing bidang yang menangani masalah kesejahteraan sosial,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Ketua DPR RI Puan Maharani disebut memiliki perhatian tinggi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di tanah air.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online