Puan Maharani Dinilai Paling Berpeluang Jadi Capres Perempuan
jpnn.com, JAKARTA - Setelah merilis hasil survei opini publik pada pemimpin perempuan dan pemilihnya pada pekan lalu, Lembaga Survei KedaiKOPI pada Jumat, 9 September 2022, menggelar diskusi publik bertajuk 'Siapa Ingin Presiden Perempuan?'.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, masing-masing analis komunikasi politik Hendri Satri, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, Senior Researcher Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah.
“Diskusi ini, saya sampaikan membuka wacana soal kepemimpinan perempuan, karena selama ini kalau bicara soal keterwakilan perempuan, itu ranahnya di pileg (pemilu legislative) karena di situ diatur harus 30 persen,” terang Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati.
Menurut Ninis, isu perempuan di ranah eksekutif, baik di Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur sampai Pemilihan Bupati dan Wali Kota, selama ini jarang sekali dibicarakan dan menjadi isu utama dalam prosesnya.
Ninis memaklumi kondisi demikian karena sangat jarang kaum perempuan masuk dalam jajaran elite politik. Apalagi jika bicara soal kaum perempuan dalam pemilu eksekutif, muaranya ada pada partai politik.
“Kalau kita bicara pemilu eksekutif, memang akhirnya muaranya ada pada parpol. Syaratnya juga cukup berat, 25 persen kursi atau suara. Jarang sekali perempuan bisa masuk radar di situ, jarang perempuan masuk radar dalam tataran elite,” kata Ninis.
Mengenai nama perempuan yang masuk dalam radar calon presiden 2024, Ninis mengakui nama Ketua DPR RI Puan Maharani.
Namanya juga masuk dalam jajaran elite partai politik. Ada nama lain, namun ditekankan dia sulit masuk dan diusung sebagai capres 2024.
Mengenai nama perempuan yang masuk dalam radar Capres 2024, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustya mengakui nama Ketua DPR Puan Maharani.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online