Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Bansos Untuk Warga Terdampak Corona
jpnn.com, TANGERANG - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai untuk warga terdampak pandemi covid-19.
Hal itu dikatakan Puan Maharani ketika menghadiri penyerahan bantuan nontunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/6/2020).
“Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial nontunai yang diberikan pemerintah selama tiga bulan ini, kami akan melihat bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul-betul merasakan manfaatnya? Dipergunakan untuk apa?,” ungkap Puan.
Acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini berlangsung di kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.
Hadir dalam acara ini Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp 600.000, yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.
Puan menekankan agar bantuan pemerintah itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi covid-19 seperti ini.
“Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi covid sampai nanti bulan Desember 2020. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program-program bantuan pemerintah ini,” tegasnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi covid-19.
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum