Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Bansos Untuk Warga Terdampak Corona
jpnn.com, TANGERANG - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai untuk warga terdampak pandemi covid-19.
Hal itu dikatakan Puan Maharani ketika menghadiri penyerahan bantuan nontunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/6/2020).
“Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial nontunai yang diberikan pemerintah selama tiga bulan ini, kami akan melihat bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul-betul merasakan manfaatnya? Dipergunakan untuk apa?,” ungkap Puan.
Acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini berlangsung di kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.
Hadir dalam acara ini Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp 600.000, yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.
Puan menekankan agar bantuan pemerintah itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi covid-19 seperti ini.
“Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi covid sampai nanti bulan Desember 2020. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program-program bantuan pemerintah ini,” tegasnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi covid-19.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Pemkot Serang Hentikan Penyaluran Bansos, Daerah Lain Bagaimana?
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital