Puan Maharani: New Normal Bukan Memilih Antara Kesehatan atau Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa kebijakan New Normal (kenormalan baru) yang diambil pemerintah, harus memuat aturan setiap sektor dan skenario, agar bisa secara bersamaan menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi Indonesia.
"Ini penting karena New Normal yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tetapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan," ujar Mbak Puan.
Salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.
"Sudah ada laporan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional ada yang terinfeksi virus corona. Bila tidak ada penanganan yang tepat maka pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan," kata Mbak Puan.
Menurut Puan, denyut nadi ekonomi daerah itu bisa dirasakan di pasar, yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah.
"Perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol New Normal di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena pasar tradisional adalah penggerak sektor riil ekonomi rakyat," tuturnya.
Mbak Puan menekankan, sosialisasi protokol New Normal agar dilakukan dengan jelas agar dipahami semua kalangan.
"Selain protokol New Normal yang sangat rinci, diperlukan juga mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Terlebih tanggal 9 Juni 2020 kemarin kami mendapat laporan data Gugus Tugas Covid-19 yang menyatakan ada penambahan 1.034 kasus positif corona," katanya.
Ketua DPR RI meminta sosialisasi protokol New Normal dilakukan dengan jelas agar dipahami semua kalangan
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online