Puan Membawa DPR Terus Bekerja untuk Bantu Pencapaian SDGs

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai terus bekerja membantu pemerintah dalam mencapai terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Puan Maharani sebagai Ketua DPR terus memimpin para wakil rakyat bekerja membantu demi mewujudkan SDGs yang saat ini tengah menjadi perhatian dan agenda dunia.
“DPR memiliki peran yang amat krusial dalam upaya dan langkah-langkah Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya,” kata Expert Panel on ESG & Sustainable Development, National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Indonesia, Stella Septania Farronikka, Jumat (16/9/2022).
Dalam laporan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), diketahui kemajuan SDGs Indonesia yang paling signifikan ditunjukkan melalui pencapaian kesetaraan gender (SDGs nomor 5) dan pendidikan yang berkualitas (SDGs nomor 4).
Hasil penelitian ini menemukan nilai pendidikan berkualitas mengalami kemajuan progresif yakni mendapatkan point 46 persen, sementara kesetaraan gender di poin 45 persen.
Menurut Stella, tentunya pencapaian dan kemajuan di point SDGs Indonesia ini tidak terlepas dari alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang ditetapkan minimal 20 persen dan lahirnya berbagai legislasi yang pro kesetaraan gender beberapa tahun belakangan ini.
Salah satunya, DPR berhasil merealisasikan terbentuknya payung hukum bagi korban-korban kekerasan seksual lewat UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, DPR bersama Pemerintah melahirkan UU TPKS yang sudah bertahun-tahun lamanya dinantikan oleh masyarakat,” sebutnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Memengaruhi Keputusan Hasil Kongres PDIP?