Puan Minta Pemerintah Bergerak Cepat Mengurus Sanksi WADA

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengurus sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA).
Dia meminta adanya evaluasi dan mengupayakan berbagai macam cara agar sanksi tersebut cepat dicabut.
“Kalau perlu lewat pengadilan arbitrase olahraga. Supaya Merah Putih bisa berkibar dan Indonesia tidak terkendala menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga internasional,” kata Puan dalam siaran resminya yang dilansir DPR RI, Selasa (19/8).
Puan mengingatkan Indonesia juga telah mengantongi izin perhelatan World Superbike (WSBK) yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, dalam waktu dekat. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar acara tersebut tidak terkendala sanksi.
“Jangan sampai sanksi dari WADA menggagalkan effort yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari,” ungkapnya.
Puan mengingatkan Timnas Indonesia juga berpeluang memenangkan beberapa laga kandang dalam kualifikasi Piala Asia 2022. Belum lagi perhelatan Asian Games juga digelar pada 2022.
Dia khawatir, sanksi itu bisa mempengaruhi prestasi olahraga Indonesia, mengingat sanksi ini diberlakukan selama satu tahun.
"Akan sangat miris jika saat Asian Games tahun depan, Merah Putih juga tak bisa berkibar walaupun atlet kita meraih medali,” tuturnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengurus sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA).
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya