Puan: Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Harus Terjamin
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan jemaah Haji Indonesia.
Hal ini menyusul laporan adanya kenaikan kasus Covid-19 di Arab Saudi saat jemaah haji mulai berdatangan.
“Kami meminta Pemerintah meningkatkan antisipasi dengan adanya laporan kenaikan jumlah kasus Covid-19 di Arab Saudi. Pelayanan kesehatan jemaah haji kita harus terjamin sehingga ibadah mereka di Tanah Suci tidak terganggu,” ungkap Puan, Kamis (9/6/2022).
Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melaporkan ada lonjakan jumlah kasus Covid-19. Penyebaran virus Corona di Arab Saudi melewati ambang 1.000, dengan catatan 1.029 kasus per Rabu (8/6) di mana kasus paling banyak ditemukan berada di wilayah ibu kota, Riyadh.
Sementara itu, jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Arab Saudi sejak keberangkatan pada 4 Juni lalu, hingga gelombang terakhir pada 3 Juli mendatang.
Puan meminta Panitia Penyelenggara Ibadah haji (PPIH) dan Petugas Kesehatan Haji Indonesia lebih ketat dalam memberlakukan protokol kesehatan terhadap jemaah haji.
“Para petugas haji mulai dari daerah asal hingga yang bertugas di Arab Saudi perlu memberlakukan protokol kesehatan yang ketat kepada jemaah haji,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Pastikan skrining dilakukan dengan baik, dan penuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi seperti menerima vaksin dosis lengkap dan menyiapkan hasil PCR negatif 72 jam sebelum keberangkatan,” imbuh Puan Maharani.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan jemaah Haji Indonesia.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?