jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pengamanan ekstra saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang harus dilakukan. Sebab, Indonesia ingin memberikan pandangan positif pada dunia intermasional.

Puan menyebutkan, pengamanan itu tidak hanya untuk memastikan jalannya acara pelantikan secara aman dan tertib. Namun juga mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang mungkin saja terjadi.

"Antisipasi kemamanan yang ekstra ketat ya memang harus dilakukan untuk bisa memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia itu aman, Indonesia itu bisa melantik presiden secara khikmat, tertib, damai dan nyaman," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (15/10).

Hal itu disampaikan Puan usai rapat konsultasi pimpinan DPR, MPR dengan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), KPU serta Kementerian Sekretariat Negara. Ditegaskan Puan, antisipasi ancaman saat pelantikan Presiden dan Wapres sudah menjadi tanggung jawab utama institusi intelijen

Akan tetapi, ketua DPP PDI Perjuangan itu enggan memerinci apakah memang ada ancaman tertentu yang didapat pihak intelijen terkait acara pelantikan nanti.

“Laporan intelijen kan seperti tadi yang saya sampaikan bersifat rahasia, namun deteksi seperti apa bagaimana antisipasinya tentu harus dilakukan pihak keamanan," jelasnya.

Menurut Puan, jika memang pihak intelijen mendapat informasi tentang adanya kemungkinan ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tersebut.

"Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi, bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap, tidak boleh terdeteksi. Walau ada deteksi itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi," tandasnya.(fat/jpnn)