Puan: Penyaluran Dana Desa Tergantung Hasil Evaluasi
jpnn.com - JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan keputusan untuk menahan atau tidak penyaluran dana desa tahap akhir untuk tahun anggaran 2015, masih tergantung hasil evaluasi dan monitoring.
“Ini nanti keputusan setelah dilakukan evaluasi dan monitoring. Itu pun jika tidak terjadi penyerapan sebagaimana yang diharapkan. Jadi masih dalam pertimbangan. Kami akan lihat situasi di lapangan, apakah memang harus dilakukan atau tidak,” ujar Puan, Kamis (17/9).
Menurut Puan, kepastian penyaluran tahap akhir masih menunggu perkembangan, karena saat ini pemerintah pusat terus menggenjot dana desa yang telah disalurkan hingga Rp16.5 triliun dapat terserap secara maksimal. Salah satunya menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memermudah persyaratan pencairan.
“Kami bisa mempercepat penyerapan, Insya Allah pertengahan Oktober bisa dipercepat penyerapannya,” ujarnya.
Puan menegaskan, penyerapan dana desa memang menjadi tugas Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan.
Namun, kata Puan, agar dapat berjalan secara maksimal, dirinya selaku Menko PMK berperan menjadi koordinator.
“Agar terjadi percepatan sesuai yang diharapkan, makanya kami mensupervisi dan memberikan fasilitasi berkaitan hal-hal yang dibutuhkan secara teknis,” katanya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan pelatihan ini juga dimaksudkan untuk pendamping perangkat desa. Ia juga mengakui masih ada masalah di lapangan.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan keputusan untuk menahan atau tidak
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian