Puan: Rakyat Harus Dipersuasi, Jangan Dimarahi Apalagi Langsung Disemprot!
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dalam penegakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah.
Menurutnya, pemerintah penting mengedepankan empati dengan pendekatan persuasif dan humanis.
Agar seluruh lapisan masyarakat memahami ancaman penyebaran COVID-19 yang telah menyebabkan korban jiwa.
"Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi apalagi langsung main semprot," ujar Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (13/7).
Puan mengakui ada aparat yang bersikap persuasif dalam menegakkan aturan PPKM Darurat, bahkan sampai memberi ganti rugi para pedagang.
Namun, penting secara maksimal menghindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan.
Dia menyayangkan masih ada penegakan aturan PPKM Darurat yang kurang mengedepankan sisi humanis, sehingga terjadi reaksi spontan dari sejumlah warga masyarakat yang akhirnya menyebabkan kericuhan.
"Pemerintah perlu mengetahui bahwa masyarakat tidak bermaksud melanggar PPKM Darurat di tengah ancaman COVID-19."
Puan mengingatkan pemerintah untuk mengedepankan empati dalam penerapan PPKM Darurat, masyarakat jangan dimarahi apalagi langsung disemprot.
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Ungkap Tanggalnya
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024
- Komisi IV DPR Akan Mengawal Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Agar Berdampak Bagi Petani