Puan Resmikan Akses Air Bersih di Wonogiri, Pengamat Sentil Ganjar
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mempertanyakan kinerja dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah yang sudah memasuki periode kedua.
Dia menyoroti wilayah Paranggupito, Wonogiri yang sudah puluhan tahun masyarakat di sana hidup tanpa air bersih.
Dari sisi komunikasi politik, peresmian akses air bersih yang dilakukan Ketua DPR Puan Maharani menjadi pesan keras buat Ganjar dalam hal kinerja.
“Artinya Pak Ganjar selama ini membangun tidak menyeluruh wilayah Jawa Tengah. Daerah Wonogiri tampaknya kurang mendapat perhatian Ganjar,” kata Jamiluddin kepada wartawan Sabtu (30/4/2022).
Dia mengingatkan Ganjar untuk segera melakukan evaluasi di sisa masa jabatannya ini.
“Ganjar sebaiknya di sisa masa pemerintahan ini melakukan evaluasi, wilayah mana saja yang selama ini memang kurang mendapat perhatian. Itu poinnya,” ujarnya.
Selain itu, Wonogiri juga dikenal dengan masalah kemiskinan yang cukup tinggi. Sedangkan salah satu program dari pemerintahan Jokowi adalah mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
“Namun, realitasnya, kita melihat daerah Jawa Tengah itu adalah tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Jawa. Dari sudut itu memang kelihatannya Ganjar sebagai wakil dari pemerintah pusat ini kurang fokus mengatasi kemiskinan di wilayahnya,” ujarnya.
Dari sisi komunikasi politik, menurut pengamat Ritonga, peresmian akses air bersih di Wonogiri oleh Puan Maharani jadi pesan keras buat Ganjar soal kinerjanya.
- Musim Kemarau, Pertamina Drilling Hadirkan Energi Bersih di Kaltim
- Sahabat Buruh Andra Soni Bedah Rumah & Sediakan Pompa Air Bagi Warga di Banten
- Emak-Emak Minta Wahono-Nurul Tingkatkan Akses Air Bersih dan UMKM Bojonegoro
- Ganjar Kecam Pengerahan Kades Mendukung Paslon di Pilgub Jateng
- Pimpin Konsolidasi PDIP di Jateng, Megawati Minta Kader Bergotong Royong Memenangkan Andika-Hendi
- KTKI Korban PHK Massal Mengadu ke Ombusdman, Minta Audiensi pada Puan Maharani & Komisi 9