Ogah Istilah Perang Bintang di Pilgub Jateng, Puan: Seram Banget
jpnn.com, SEMARANG - Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Puan Maharani menolak istilah perang bintang yang ramai dibicarakan publik di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng).
Puan mengatakan sebutan perang bintang itu menyeramkan. Menurutnya, antara Andika Perkasa maupun Ahmad Luthfi adalah perwira yang kebetulan memiliki pangkat bintang.
"Ini bukan perang bintang, sama-sama calon yang kebetulan kemudian punya bintang, bukan perang bintang, kok, seram banget," kata Puan di Panti Marhaen, Kantor PDI Perjuangan Jateng, Jalan Brigjen Katamso, Kota Semarang, Rabu (4/9) malam.
Putri Ketua Umum PDI Perjuangan itu ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jateng ini menjunjung kesantunan, etika, kejujuran, dan sikap adil.
"Semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Kemudian biar rakyat Jawa Tengah yang memilih siapa pemimpin akan dipilih," kata Puan.
Pun, Ketua DPR RI itu optimistis mempertahankan Jateng sebagai kandang banteng dalam kontestasi politik lima tahunan ini.
"Insya-Allah Pilkada berjalan jujur, adil, santun, gembira, semuanya tidak ada intervensi dari siapa pun biar rakyat yang memilih di Pilkada ini," ujarnya.
Ibunda Pinka Haprani itu juga menyampaikan pesan khusus dari Megawati Soekarnoputri perihal Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar November mendatang.
"Lakukan pilkada dengan baik, dengan jujur, dengan adil. Biarkan rakyat Jawa Tengah memilih pemimpinnya," ujarnya.(mcr5/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Menyeramkan! Puan tak mau ada istilah perang bintang di Pilgub Jawa Tengah (Jateng).
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Wisnu Indra Kusuma
- Siap ke MK, PDIP Kumpulkan Data dari Sumut, Jateng sampai Jatim
- Pram-Doel Dapat 50,07 Persen Suara, Puan Yakin Pilkada Jakarta Satu Putaran
- Di Depan Kader Gerindra, Ahmad Luthfi Bicara Soal Sarang Garuda
- Begini Kalimat Ahmad Luthfi soal Kemenangan di Pilgub Jateng
- Luthfi-Yasin Siap Pimpin Jateng 5 Tahun ke Depan
- Ketua DPR Harap Calon Pimpinan KPK Tak Mempolitisasi Kasus