Puan Tegaskan Perlunya Dukungan untuk Transisi Energi Bersih di Negara Berkembang
jpnn.com, NUSA DUA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasi komitmen pembiayaan bagi negara berkembang.
Hal ini ditegaskan Puan dalam pidatonya di sidang pembukaan IPU yang dihadiri Presiden Jokowi.
“Transisi energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi,” kata Puan, Selasa (22/3)
Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu juga mengajak agar sidang ke-144 IPU meminta agar anggota parlemen dunia yang hadir membuat komitmen dan aksi guna menyelamatkan dunia dari dampak perubahan iklim.
“Kita tidak cukup hanya membuat komitmen dan kesepakatan internasional. Namun kita perlu menterjemahkan komitmen tersebut menjadi aksi nyata di dalam negeri. Parlemen memainkan peran kunci untuk hal tersebut,” tegas Puan.
Pernyataan Puan ini selaras dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat membuka secara resmi sidang ke-144 IPU pada Minggu (20/3) malam.
Menurut Jokowi, hal yang sering dilakukan, sering dibicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global tetapi aksi lapangannya belum kelihatan.
Misalnya transisi energi, dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) serta dari energi batubara masuk ke renewable energi.
Menurut Jokowi, hal ini kelihatannya mudah tetapi dalam praktiknya adalah sesuatu yang sangat sulit di lapangan, utamanya bagi negara-negara berkembang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya dukungan untuk transisi energi di negara berkembang
- Indonesia Tunda Komitmen Iklim di COP 29 Azerbaijan, Aktivis Lingkungan Bereaksi
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Menko Perekonomian Ungkap Potensi Baru Dukungan Transisi Energi untuk Indonesia
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?