Publik Anggap Prabowo Lebih Berani Ketimbang Jokowi

jpnn.com - JAKARTA – Selama ini, nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo diunggulkan sebagai figur bakal calon presiden dengan popularitas maupun elektabilitas tertinggi. Namun, hasil survei tentang keberanian dalam pemberantasan korupsi justru menempatkan elektabilitas gubernur yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu di bawah nama Prabowo dan Mahfud MD.

Berdasarkan survei Indonesia Survey Center (ISC) pada 1-12 Januari lalu di 33 provinsi dengan sampel 1600 responden, elektabilitas Prabowo mencapai 19,1 persen. Selanjutnya ada nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dengan elektabilitas 11,9. Sedangkan nama Jokowi hanya selisih tipis di bawah Mahfud, yakni 11,8 persen, diikuti Wiranto (8,1 persen), Anis Baswedan (7,8 persen) dan Hatta Rajasa (6,9 persen).

Direktur Komunikasi ISC, Andry Kurniawan, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/1) mengatakan, Prabowo tidak hanya tertinggi secara elektabilitas karena dianggap berani memberantas korupsi, tetapi juga dari sisi kompetensi. "Sekitar 21,2 persen responden menilai Prabowo figur yang paling memiliki kompetensi. Sementara dari sisi keberanian, 23,3 persen responden menilai ia paling berani melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Andry.

Lebih lanjut Andry menjelaskan, survei dengan teknik wawancara itu memiliki tingkat margin of error 2.4 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Menurutnya, dari hasil survei itu menunjukkan Prabowo dipercaya sebagai tokoh antikorupsi yang konsisten antara ucapan dan tindakan. "Dia juga dianggap paling berani melakukan tindakan keras bagi para koruptor, yang telah mencoreng wajah perpolitikan tanah air,” katanya.

Sedangkan peneliti ISC, Dedet Fogerty mengatakan, publik semakin muak dengan perilaku korupsi. Bahkan, sebutnya, mayoritas responden memilih cara yang paling efektif untuk menghukum para koruptor di negeri ini adalah dengan hukuman mati.

“Dari 1.600 responden, sekitar 49,2 persen menyatakan hukuman mati merupakan cara yang paling efektif bagi para koruptor. Ini benar-benar sangat mengejutkan,” ujarnya.

menurutnya, hanya 24,6 persen responden yang memilih hukuman seumur hidup untuk pelaku korupsi. Sedangkan hukuman berupa memiskinkan pelaku korupsi hanya dipilih 11,3 persen responden. “Dari hasil survei yang kita lakukan 1-12 Januari di 33 provinsi ini memerlihatkan kalau publik saat ini sudah semakin muak dengan praktik dan prilaku korupsi di Indonesia," katanya.(gir/jpnn)