Publik Bukan Diminta Urunan Dana untuk IKN, Tetapi Blended Finance dan Industri

jpnn.com, JAKARTA - Kabar soal wacana melibatkan dana urunan masyarakat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kini menjadi buah bibir publik.

Menanggapi itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan mengatakan diskusi tentang sumber pendanaan pembangunan IKN Nusantara harus tetap dalam perpektif tujuan awalnya, yaitu sebagai pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional.

Pertumbuhan yang selama ini terpusat di Jawa harus diperluas ke kawasan lain. Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan.

“Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi sangat potensial ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan; tidak hanya dari aspek lingkungan hidup, tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi. Potensi ini yang sedang dikelola Pemerintah agar pada saatnya nanti dengan sendirinya akan menjadi mesin pertumbuhan secara berkelanjutan,” papar Budi Gunawan di Jakarta.

Menurut Budi Gunawan, tahun ini pemerintah telah membangun infrastruktur dasar KIPP, dilanjutkan pembangunan istana dan gedung-gedung pemerintahan.

Ini dilakukan agar pemindahan aparatur negara sudah bisa dilaksanakan bertahap hingga 2024.

Secara simultan pemerintah, melalui APBN, juga akan membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN yang akan menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan tadi.

“Pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja, sebagai simbol gotong royong Bangsa mewujudkan ibu kota negaranya. Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan,” lanjut Budi Gunawan.