Publik Harus Mendorong Koalisi Lebih dari Dua Poros
jpnn.com, JAKARTA - Survei Litbang Kompas menemukan 62,4 persen responden meyakini bahwa koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk saat ini sangat berpeluang berubah.
Komitmen partai politik yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi sesungguhnya untuk Pilpres 2024.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai peta koalisi masih akan berubah hingga 2024.
Menurur dia, semua partai masih melakukan penjajakan dan komunikasi politik. Partai saling menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk pilpres 2024.
“Itu tidak mudah disimpulkan. Saya menilai masih dalam taraf saling menjajaki, mereka butuh chemistry, butuh platform yang sama dan saling menguntungkan. Tentu mereka berpikir dua hal, pileg-nya oke, Pilpres-nya, ok," kata Siti Zuhro, Senin (26/9/2022).
Menurut Siti Zuhro, melihat dinamika politik yang sedemikian cair membutuhkan partisipasi aktif dari publik dan suara dari masyarakat sipil untuk mendorong agar Pilpres tidak diikuti hanya dua pasangan calon (paslon).
Dia menyebut Pilpres 2019 sudah cukup memberikan pelajaran atas dampak yang ditimbulkan ketika hanya dua paslon.
Jadi, menurut saya kalau kita enggak aktif seperti 2014 dan 2019, pasti dua poros, yang mereka sukai saja. Untuk apa pisah-pisah, bikin energi terkuras. Toh, enggak menang. Maka, sekarang ini sangat tergantung pada civil society,” ujar Siti.
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan masyarakat sipil harus mendorong partai politik untuk menghadirkan lebih dari dua paslon Capres-Cawapres 2024.
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya
- Upaya PDIP Jegal Gibran Kandas di PTUN, Ronny Bilang Begini
- Anies Baswedan Pastikan Hadiri Pelantikan Prabowo Sebagai Presiden Besok
- Jaksa Agung Diharapkan Tak Berafiliasi dengan Partai Politik