Publik Harus Mendorong Koalisi Lebih dari Dua Poros
Siti Zuhro menambahkan masyarakat sipil harus mendorong partai politik untuk menjalankan fungsi representasi dengan menghadirkan lebih dari dua paslon Capres-Cawapres.
Jadi, kalau civil society-nya kuat menyuarakan bahwa pelajaran dua kali pemilu membuat kita ini fungsi representasi yang seharusnya dilakukan partai-partai, tidak dilakukan. Itu yang harus terus disuarakan dan dampak-dampak dari hanya dua pasangan calon. Jadi, kalau kita diam, civil society-nya diam, ya, mereka melenggang," ungkapnya.
Tergantung Situasi
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara Silvanus Alvin menilai bongkar pasang koalisi masih akan dinamis, seturut situasi politik, sampai titik final.
“Memang untuk koalisi parpol yang dikatakan final itu tentu tergantung dari situasi politik yang berkembang. Bisa saja ada kejadian-kejadian yang belum kita tahu,” kata Alvin, Senin (26/9).
Namun dalam berkoalisi, partai akan memperhatikan kebutuhan partainya dulu baru koalisi.
“Masing-masing pasti tidak mau jadi beban, dalam koalisi ada partai yang jadi beban, maka partai lain pakai strategi mutusin buntut ekor cicak,” ungkap Alvin.
Saat ini sudah terbentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Gerindra-PKB, Nasdem-Demokrat-PKS dan juga PDIP.
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan masyarakat sipil harus mendorong partai politik untuk menghadirkan lebih dari dua paslon Capres-Cawapres 2024.
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya
- Upaya PDIP Jegal Gibran Kandas di PTUN, Ronny Bilang Begini
- Anies Baswedan Pastikan Hadiri Pelantikan Prabowo Sebagai Presiden Besok
- Jaksa Agung Diharapkan Tak Berafiliasi dengan Partai Politik